Diskusi publik bersama Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) yang digagas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di Aula Kantor Kepala Desa Saentis, Jumat (8/8/2025). (Foto: Istimewa)
DELI SERDANG (ISTIMEWADAILY) – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menggelar diskusi publik bersama Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut), di Aula Kantor Kepala Desa Saentis, Jumat (8/8/2025).
Diskusi publik ini mengusung tema “Sinergi Pemdes dan Pers Profesional: Media Beretika, Desa Berintegritas serta Kolaborasi Bermartabat” dan dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Percut Sei Tuan beserta puluhan wartawan anggota Forwakum Sumut.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution SH, Penasehat Forwakum Sumut Tuah Armadi Tarigan SH, Kepala Divisi Hukum Rido Adeward Sitompul SH dan Humas Forwakum Sumut Jepri Zebua S.Pd.
Sebanyak 15 dari 18 kepala desa yang tergabung dalam APDESI Percut Sei Tuan hadir dalam kegiatan tersebut, dan puluhan wartawan dari berbagai media yang bernaung di Forwakum Sumut.
Diskusi ini digagas sebagai respons atas pengalaman para kepala desa yang kerap menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan, namun melakukan tindakan menekan atau meminta sesuatu dengan dalih pemberitaan.
Ketua APDESI Percut Sei Tuan, Misman didampingi Sekretaris Muhammad Arifin dan Ketua Panitia Asmawito S.Sos, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Forwakum Sumut berbagi pengetahuan dan pemahaman terkait pers.
“Terlaksananya diskusi ini membuat kami berterima kasih kepada teman-teman Forwakum Sumut yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami dan membuka pikiran kami,” kata Misman yang juga merupakan Kepala Desa Tembung.
Dia menyebut diskusi publik ini sebagai langkah strategis memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan insan pers profesional.
“Pers yang profesional akan membantu pemerintah desa menjaga keterbukaan informasi dan integritas pelayanan. Sebaliknya, desa yang transparan mempermudah kerja pers dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala Desa Sambirejo Timur Muhammad Arifin selaku Sekretaris APDESI Percut Sei Tuan menambahkan bahwa sinergi tersebut menjadi upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
“Dengan hubungan yang baik dan saling menghargai peran, pemberitaan bisa menjadi sarana edukasi sekaligus pengawasan yang sehat,” kata Arifin.
Ketua Panitia yang juga Kepala Desa Sinties, Asmawito S.Sos, menjelaskan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah terbuka bagi perangkat desa dan wartawan untuk bertukar gagasan.
“Harapan kami, setelah diskusi ini ada langkah nyata yang diambil bersama untuk mewujudkan desa berintegritas,” katanya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab. Sejumlah kepala desa menyampaikan langsung pengalaman mereka, sementara narasumber memberikan penjelasan dan solusi serta membahas peran pers, batasan hukum pemberitaan, strategi menjaga transparansi dan integritas pemerintahan desa.
Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution, menegaskan pentingnya pers profesional sebagai mitra strategis pemerintah desa.
“Wartawan terikat kode etik jurnalistik, sedangkan Pemdes terikat aturan hukum dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kalau dua hal ini dipadukan, kepercayaan publik akan terjaga,” ujarnya.
Dia juga menegaskan pentingnya membedakan antara jurnalis profesional yang bekerja sesuai Undang-Undang Pers dengan oknum yang hanya mengatasnamakan media demi kepentingan pribadi.
“Pers yang profesional wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan menghindari tindakan intimidatif atau penyalahgunaan profesi. Forum seperti ini penting untuk membangun pemahaman bersama,” ujarnya.
Penasehat Forwakum Sumut, Tuah Armadi Tarigan, mengingatkan bahwa pers berfungsi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi pengawas sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kadiv Hukum Forwakum Sumut, Rido Adeward Sitompul, memaparkan regulasi keterbukaan informasi publik dan risiko hukum akibat penyalahgunaan informasi. Sedangkan Humas Forwakum Sumut, Jepri Zebua, berbagi tips membangun komunikasi efektif dengan media.
“Keterbukaan informasi yang terkelola dengan baik akan meminimalisir kesalahpahaman dan memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat,” jelas Jepri.
Melalui forum ini, APDESI Percut Sei Tuan dan Forwakum Sumut sepakat memperkuat komunikasi serta membangun sinergi sehat antara pemerintah desa dan insan pers, demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, beretika, dan bermartabat. (fad)